Dalam setiap kasus yang muncul ke permukaan, pertanyaan klasik yang terlontar dari penguasa bukan “mengapa kasus itu muncul” melainkan “siapa yang menunggangi”.

 

Begitulah tulis Wahyu Susilo—yang saat itu menjadi peneliti di Social Analysis and Research Institute (SARI) Solo—di rubrik Kolom majalah Kentingan edisi Juli 1994. Dalam tulisan tersebut, Wahyu Susilo menggambarkan bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa kerap dianggap ditunggangi oleh pihak berkepentingan lain. Meski menurutnya, itu hanyalah senjata politis yang digencarkan oleh penguasa untuk mendiskreditkan gerakan-gerakan yang mereka anggap dapat mengganggu stabilitas.

Setelah beberapa kritik lahir terhadap beberapa gerakan mahasiswa mulai angkatan 1966 sampai 1977-1978, mahasiswa mulai merumuskan gerakan yang berwatak kerakyatan. Artinya dari gerakan yang sebelumnya yang bersifat masturbatif dan berorientasi kekuasaan, mereka mencoba untuk melihat realitas sosial dan ikut terjun langsung ke daerah-daerah dengan kasus ketidakadilan. Wahyu Susilo menuliskan bahwa kata ‘rakyat’ lebih tepat untuk menyebut rakyat yang tertindas. Mahasiswa mulai melakukan advokasi bersama-sama dengan rakyat dan lembaga swadaya masyarakat.

Karena itulah penguasa kerap mengeluarkan senjata politisnya. Apalagi jika bukan tuduhan ‘kiri’. Sebagai contoh pada saat itu, ketika rakyat Kedung Ombo memrotes ketidakadilan dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan waduk, mahasiswa yang membantu advokasi dianggap ‘kiri’ karena “dianggap menggunakan cara-cara PKI dan kekiri-kirian” juga Kedung Ombo yang dianggap basis PKI yang kuat pada masanya.

 

Hubungan Tanpa Status Mahasiswa dan Parpol

Jika kita menengok sejarah, pada tahun-tahun pasca kemerdekaan memang banyak berdiri gerakan mahasiswa di Indonesia. Tak sedikit gerakan-gerakan mahasiswa tersebut yang menjadi underbow partai politik. Sebagai contoh, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU).

Selain itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang memertahankan independensi gerakan kerap dikaitkan dengan Masyumi. Hal ini dikarenakan kecenderungan organisasi Islam pada saat itu yang memiliki sayap gerakan mahasiswa. Selain NU dengan PMII, Muhammadiyah memiliki Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) beranak organisasi Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (Semmi).

Pada tahun 1964 Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dibentuk. Tujuannya untuk menangkal dominasi PKI dalam Front Nasional. HMI bergabung bersama Sekber Golkar sebagai Kelompok Induk Organisasi (Kino). Selain menolak ajaran komunisme, langkah tersebut diambil tak lain karena PKI/CGMI adalah organ yang paling kuat dalam meneriakkan pembubaran HMI.

Angkatan 1990-an juga memiliki garis sejarah hubungan gerakan mahasiswa dan partai politik. Pada saat itu gerakan dakwah kampus yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK) menguat. Hal ini dibuktikan dengan acara Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus ke-10 di Malang tahun 1998 yang dihadiri oleh 59 LDK dari 63 kampus. Pada momen itu lahir Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Setelah Orde Baru runtuh, mereka membentuk Partai Keadilan (PK) yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Begitu pula Persatuan Rakyat Demokratik yang lantas mendeklarasikan diri sebagai Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 1996 setelah organisasi tersebut pecah. Partai ini pula memiliki underbow dari sayap mahasiswa bernama Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

 

Tokoh Akan Terus Lahir dan Mereka Punya Pilihan

Wahyu Susilo dalam tulisannya memberi contoh bahwa Cosmas Batubara dan Sarwono Kusumaatmaja merupakan aktivis mahasiswa angkatan 1966 yang akhirnya memilih untuk turut menikmati kekuasaan. Aktivis mahasiswa seolah punya arah untuk masuk ke dalam kekuasaan. Pola contohnya seperti yang terjadi pada Ketua Umum DPP PDI, Soerjadi, yang merupakan salah satu aktivis PNI. Bila ditelusuri ia berasal dari ormas underbow PNI, dan sebelumnya ia menjadi ketua GMNI. Seperti halnya sekarang, sosok Fahri Hamzah yang merupakan anak KAMMI kini tengah duduk di kursi DPR melalui partai PKS. Juga nama-nama seperti Fadli Zon, Budiman Sudjatmiko, juga Adian Napitupulu.

Di sisi lain, angkatan 66 juga melahirkan nama-nama seperti Soe Hok Gie dan Soe Hok Djin (Arief Budiman) yang menolak menikmati hasil perjuangan mereka, dalam arti lain, yang tak lantas duduk dalam jajaran birokrat dan DPR. Arief Budiman tetap melakukan kontrol sosial dari luar pagar kekuasaan. Pada 1970-an ia kerap mengkritik represifitas Orde Baru, terutama terkait korupsi, nepotisme, dan modal asing. Angkatan 98 juga memiliki nama seperti Mugiyanto, aktivis yang sempat diculik pada masanya. Ia menolak “berdamai” dengan penculik ketika para teman seperjuangannya mau untuk ikut ke dalam lingkaran kekuasaan, sebut saja Desmond J. Mahesa, Ann Rusdianto, Andi Arief, maupun Pius Lustrilanang.

Panggung seolah ‘amin’ bagi usaha-usaha penokohan pada tiap gerakan. Ketika hari ini kita melihat kader KAMMI mengkritisi pendiri KAMMI yang duduk di kursi kekuasaan, maka hal itu adalah sebuah keniscayaan. Baik angkatan 66 maupun 98 telah melahirkan tokoh-tokoh, baik yang tumbuh maupun layu, baik yang masuk ke dalam lingkaran kekuasaan maupun yang tidak. Beberapa dekade lalu mahasiswa telah mengkritik gerakan-gerakan masturbatif dan berorientasi kekuasaan dan memulai gerakan yang berwatak kerakyatan. Kini kita lihat saja hasilnya.[]

 

Edisi Geledah Arsip:

Gerakan Mahasiswa dan Kecurigaan Terhadap Penunggang

STM Tidak Pernah Padam

Kapan Pemilu Tak Brutal?

 

Adhy Nugroho
Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UNS 2016. Surel: [email protected]