TERNYATA HAJATAN lima tahunan belum bisa selesai begitu saja pada 17 April kemarin. Fenomena gugatan pihak yang dinilai kalah oleh hitung cepat kembali mengeluarkan serangan balasan berupa pengerahan relawan untuk menghitung berkas C1, katanya sih apa yang terjadi di 2014 tidak boleh terulang kembali. Pihak Prabowo-Sandi melakukan upaya-upaya yang dinilai dapat mencapai sebuah keadilan. Mulai dari pengerahan tokoh-tokoh yang memiliki pengikut yang banyak di sosial media, pesan berantai di aplikasi pesan instant, sampai membuka laporan C1 hasil perhitungan di berbagai daerah secara terbuka.

 

Namun kali ini saya enggan memasuki keramaian tentang hasil hitung cepat. Karena hal tersebut sudah menjadi pembahasan umum yang digaungkan terus-menerus sampai membuat media sosial kita kian hari kian sesak. Bagi saya, hajatan lima tahunan ini sepatutnya segera mendapat apa yang biasa didapatkan mahasiswa, yaitu revisi. Hal ini dikarenakan kita cukup banyak dibuat kesal akan pertunjukan yang ditampilkan di pemilu, yaitu pertandingan ulang—meskipun dengan calon wakil yang berbeda—dan semakin melemahnya pembahasan mengenai isu-isu krusial.

 

Petahana (Jokowi) jelas memberikan kekecewaan kepada para pendukungnya di tahun 2014, terutama di kalangan aktivis. Simbol sipil saat itu ternyata tidak bisa apa-apa di hadapan para oligarki yang memberikan kendaraan sekaligus bahan bakarnya guna menuju puncak kekuasaan. Ditambah si lawan yang tak kenal letih (Prabowo) yang gitu-gitu saja. Memberikan narasi yang sama, yaitu arogansi bernegara ditambah narasi pengendalian kekayaan bangsa, namun bergaul dengan oligarki juga. Hal ini memberikan rasa putus asa kepada beberapa pihak hingga mengeluarkan narasi golput (golongan putih) yang menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA tidak lebih dari 20%. Tapi apakah kualitas bernegara hanya dinilai dari banyak-sedikitnya pemilih?

 

Menuju 2024

Dengan setidaknya dua isu vital, yaitu lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak mendapat sorotan secara serius di kedua pihak, mengapa kita tidak mulai menyicil ide-ide menuju pemilihan umum ke depan. Jika menurut Made Supriatma dalam opininya di Tito.id yang berjudul Prabowo Sandi ikut pilpres 2019 tapi berkampanye untuk 2024 menyebutkan, langkah-langkah taktis dari penantang dipersiapkan untuk kursi 2024, maka sipil seharusnya tidak boleh ketinggalan menyiapkannya juga. Salah satu caranya adalah menyeret para calon baik legislatife, kepala daerah (kabubaten/kota dan gubernur) dan juga calon presiden ke dalam kampus.

 

Tentu maksud dari tulisan ini bukan bermaksud mengabaikan pemilu 2019 yang sedang berlangsung. Langkah-langkah yang memang patut dilakukan bagi para pihak yang merasa dirugikan tetap harus berjalan. Namun saya ingin sedikit memberi jarak dari apa yang kini sedang kita ributkan. Setidaknya, ada tiga pertimbangan mengapa para calon penguasa ini harus masuk ke kampus. Yang pertama adalah karena kita tidak dapat berharap banyak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku EO-nya pemilu. Kedua, sudah mulai banyak media waras yang dapat mengaplifikasi dampak yang diberikan. Ketiga, warga kampus yang mendukung para calon—baik capres-cawapres maupun caleg—tidak perlu lagi untuk malu-malu dalam mengutarakan dukungannya.

 

Pertama, perlu kita akui bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu dari tingkat daerah sampai pusat tidak dapat melakukan penyelenggaraan pemilu yang kita harapkan. Pemilu yang menguji semesta pemikiran para calon. Salah satu faktanya dan yang ini sangat aneh adalah, para capres dan cawapres diberikan kisi-kisi pada debat yang akan mereka lakukan. Kemudian, meskipun kelak KPU melakukan perbaikan dalam hal substansi, jangan remehkan tekanan yang diberikan oleh tim sukses para calon untuk menangkisnya agar KPU meringankan proses pemilu. Maka langkah-langkah yang dilakukan KPU akan serba salah. Menyelenggarakan pemilu yang mudah untuk para calon maka proses demokrasi akan lucu, membuat tata pelaksanaan pemilu yang lebih kompleks, belum tentu si calon dan tim suksesnya siap.

 

Kedua, fenomena semakin banyaknya kanal media baru yang berpotensi dapat diajak untuk menguji peserta pemilu mendatang. Kalau kita ingat, Mata Najwa pernah mengadakan ujian bagi Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama dalam penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta yang lalu. Terlepas gagasan yang dibawa oleh Anies maupun BTP, bagi saya cara ini merupakan cara yang segar. Ketika para calon diuji oleh publik dengan suasana yang lebih cair namun substansinya tetap oke.

 

Untuk yang belum tahu juga, silakan cari video-video yang dikelola oleh Asumsi di Youtube yang menghadirkan beberapa tokoh politik dan kemudian diajak berdiskusi. Lalu ada juga Pandji Pragiwaksono, lewat akun Youtubenya, secara mandiri sering menghadirkan para caleg—yang kebanyakan nama-namanya baru saya ketahui—untuk “ditelanjangi” semua gagasannya.  Sehingga dengan bargaining position yang dimiliki, sebuah universitas atau organisasi kemahasiswaan yang menampung mahasiswa dari berbagai kampus tentu bukan tidak mungkin dapat menyelenggarakan hal serupa. Dengan kemasan yang segar pastinya.

 

Namun yang perlu menjadi catatan, elemen-elemen seperti media yang saya maksud di atas atau LSM maupun para aktivis wajib diikutsertakan bahkan sampai tingkat pemilu daerah. Agar satu, kemampuan mengemas uji publik kepala pemerintahan yang pas jangan sampai hanya ada di kampus-kampus di kota besar, yang kedua nantinya dapat meminimalisir tingkah laku aneh baik dari mahasiswa maupun pejabat kampus, yang memiliki relasi yang dekat dengan elite politik tertentu.

 

Ketiga, karena kampus berisi kumpulan warga negara yang memiliki hak pilih—bukan kewajiban memilih—dan hampir dapat dipastikan adanya potensi mendukung calon tertentu. Daripada malu-malu dan memendam dukungannya, lebih baik luapkan di dalam kampus. Dengan cara yang sama-sama dapat kita terima pastinya, seperti uji publik ini. Apalagi di 2019 ini beberapa kali para alumni kampus A, B, C, dst saling mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu calon presiden. Sehingga ketika para jagoannya diuji dengan layak, bukankah dapat menjadi pertimbangan lanjutan bagi kita, apakah memang pantas si calon ini kita berikan suara, atau tidak?

 

Terakhir, semoga para tenaga teknis pemilu, terutama yang berada di pelosok Indoensia, diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang dan mendapat haknya, apapun itu. Begitu.[]

 

 

Arief Noer Prayogi
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surel: [email protected]