Judul Buku           : Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global
Penulis              : Ade Armando
Penerbit             : Penerbit Buku Kompas
Tahun Terbit         : 2016
Tebal Halaman        : xvi+288 halaman

 

LEWAT kisah fantasi Harun Khalifa dan ayahnya, Rasyid Khalifa, Salman Rushdie – pengarang asal India – bertanya kepada dirinya sendiri serta pembaca. “Apakah gunanya dongeng-dongeng yang tak mungkin terjadi di alam nyata?” (Harun dan Samudra Dongeng, 2011: 27).

 

Dalam novel tersebut, Rasyid Khalifa sang Raja Omong kosong terkenal sebagai pendongeng ulung. Usut punya usut, seluruh cerita dongeng yang ia tuturkan ternyata berasal dari satu tempat, yakni Samudra Dongeng yang terhampar di bulan kedua yang dimiliki Bumi bernama Kahani. Beragam arus dongeng mengalir di sana. Alirannya berwarna-warni dan tak pernah habis. Barang siapa yang meminumnya, akan menjadi pencerita dongeng yang mahsyur.

 

Rushdie mungkin saja sudah memprediksi arus industri hiburan India yang akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Itulah mengapa ia menanyakan pertanyaan tadi. Sebab di dunia nyata yang jauh dari Kahani, arus dongeng juga tengah mengalir deras. Bukan di samudra, tapi di sebuah kotak ajaib yang bisa bersuara dan mengeluarkan gambar bergerak. Di situ, mimpi-mimpi diproduksi. Barang siapa yang menyaksikannya, akan menjadi pemimpi yang sulit kembali ke dunia nyata. Benarkah?

 

 

Kapitalisme di Kotak Ajaib

Sejak kemunculannya di abad 20, televisi telah menjadi objek kajian yang menarik bagi ilmuwan komunikasi di seluruh dunia. Melalui Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global, Ade Armando mencoba melacak kuasa modal di balik industri ini. Buku ini sendiri mulanya adalah disertasi Ade Armando di Universitas Indonesia pada 2006. Lewat kerangka pemikiran kritis, ia berusaha membedah kapitalisme negara-negara pusat industri di pertelevisian Indonesia.

 

Dimulai dari Theodor Adorno yang sebelum pertengahan abad 20  telah melihat bahwa media massa tak lagi bisa menjadi sarana manusia menuju pencerahan. Alih-alih mencerahkan, industri kebudayaan alias media massa justru mengikis daya kritis penikmatnya. Bahkan waktu senggang yang dihabiskan dengan mengonsumsi produk industri kebudayaan, sama saja melayani kepentingan para pemilik modal.

 

Tak jauh berbeda dengan Adorno, Smythe (1977) menjelaskan persekongkolan antara pengelola media dan pengiklan. Bagi media, khalayak adalah komoditas yang harus dijual kepada pengiklan. Katakanlah sebuah industri ingin menjual produknya kepada pasar, tapi masyarakat tidak merasa membutuhkan produk tersebut. Maka “media harus mengajarkan khalayak menganut hidup tertentu dan berpikir dengan cara tertentu,” (hlm. 35) hingga mau membeli produk-produk yang sebenarnya tak cukup urgen bagi mereka. Imperialisme budaya pun terjadi.

 

Keterbukaan penyiaran Indonesia terhadap program-program asing, sekaligus membuka keran imperialisme semacam ini. Di awal Orde Baru, TVRI menjadi media hiburan yang populer di masyarakat karena siarannya yang kerap diisi program-program impor. Majalah Tempo edisi 26 Agustus 1972 mencatat, lebih dari sepertiga mata acara TVRI adalah program impor. Sebut saja Daktari, Popeye, Mission Impossible, dan program lain yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat (AS).

 

Jangan salah. Masuknya program-program impor justru mendongkrak reputasi TVRI. Meski disubsidi pemerintah, TVRI menjadi stasiun televisi yang mandiri. Kompas pada 6 Januari 1981 mengungkapkan, per 1975/1976, “pemasukan TVRI dari iklan mencapai Rp 2,4 miliar; subsidi pemerintah hanya Rp 95 juta; sementara dari iuran mencapai Rp 2,8 miliar” (hlm. 99). Dengan kata lain, pemasukan iklan TVRI kala itu mencapai sekitar 50 persen dari pemasukan keseluruhan.

 

Pelacakan Ade lalu berlanjut ke era stasiun televisi swasta. Usai TVRI dikebiri pemerintah lewat pelarangan penayangan iklan pada 1981, gagasan televisi swasta sebagai sebuah kebutuhan muncul. Tiga stasiun televisi swasta yang pertama muncul, RCTI, SCTV, dan TPI, saat itu masih bersiaran di bawah sistem penyiaran jaringan. Pada 1991-1992, program impor mengisi waktu siaran 40 sampai 50 persen. Saat itu rata-rata stasiun televisi hanya bersiaran 9 sampai 12 jam sehari. Tapi jarak budaya membikin program impor – utamanya yang berasal dari AS – tak banyak diminati. Program-program yang sukses di negeri asalnya justru tak laku di Indonesia. Alasannya, program-program tersebut sulit dipahami penonton Indonesia. Maka program-program yang dekat secara kultural seperti telenovela, sinema mandarin, bahkan program lokal, justru lebih diminati.

 

Fenomena semacam ini masih berlangsung sampai sekarang. Program dari AS yang mendominasi adalah film-film aksi, komedi, atau horor yang tak harus banyak mikir untuk menontonnya. Tak kalah adalah serial india yang berisi drama cinta dan kehidupan kalangan borjuis (padahal kondisi ekonomi India tak berbeda jauh dengan Indonesia). Drama Turki yang ceritanya tak jauh berbeda dengan sinetron Indonesia juga sempat mendominasi. Sementara gelombang Hallyu dari Korea Selatan menghantam penonton berusia remaja. Wajar saja. Karena biaya impor program dari luar negeri jauh lebih murah daripada memproduksi sendiri program-program berkualitas. Tapi melihat tren program impor yang masuk, mungkinkah ini pertanda Indonesia tengah dilanda imperialisme budaya oleh negara-negara tadi? AS, Korea Selatan, Turki, bahkan India?

 

 

Belum Menyentuh Posmodernisme

Industrialisasi televisi telah sampai pada tahap konglomerasi. Satu orang menguasai lebih dari satu stasiun televisi. Dahsyatnya kapitalisme via televisi lantas membuatnya menjadi “sarana produksi dan reproduksi budaya yang mendorong masyarakat Indonesia tidak kritis, melupakan penderitaan, melupakan kesenjangan, mengabaikan persoalan-persoalan substansial bangsa, terlena, terbius, dan memandang dunia sebagai sebuah taman indah yang penuh hiburan yang tak perlu diubah” (hlm. 259).

 

Sementara itu wacana digitalisasi penyiaran Indonesia mencuat. Satu frekuensi nantinya bisa diisi oleh 12 stasiun televisi. Namun regulasi yang tak kunjung siap membuat digitalisasi semacam ini berpeluang dijadikan pasar baru bagi konglomerat media yang sudah ada.

 

Ihwal kerangka berpikir, dalam buku ini Ade belum menyentuh kerangka Posmodernisme. Kerangka berpikir yang ia gunakan baru sebatas televisi sebagai sarana industri kebudayaan, agar khalayak mau membeli produk yang ditawarkan industri. Tapi penonton sekarang tidak demikian. Mereka menonton karena mau menonton saja. Tak peduli pada iklan yang tayang. Mereka tidak lagi hidup dalam realitas, tapi dalam ruang maya. Kehadiran You Tube sebagai lembaga penyiaran baru, turut merubah konstelasi penyiaran di seluruh dunia. Dunia tak lagi ada di ruang tamu atau keluarga, tapi ada dalam genggaman. Dan ketika dunia ada dalam genggaman, mengapa harus hidup dalam realitas?[]

 

[author title=”Satya Adhi” image=”https://www.saluransebelas.com/wp-content/uploads/2016/05/Satya-Adhi.jpg”]Mahasiswa yang gemar berjalan kaki (sendiri). Surel: [email protected][/author]