Pada Rabu (7/2), Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengadakan agenda pernyataan terkait represi yang dialami oleh kampus terhadap aksi menjaga demokrasi yang dilakukan oleh sivitas akademika.
Kampus melakukan langkah ini sebagai respons terhadap sikap Presiden yang dinilai netralitasnya terhadap situasi menjelang pemilu 2024. Situasi politik yang mempertaruhkan demokrasi dan rule of law mengundang perhatian kampus sebagai benteng moral, kejujuran dan kebebasan akademik, tetapi dihadapi dengan berbagai hambatan, ancaman dan intimidasi oleh aparat. Dimulai dari kampus UGM, UI, UII, UNPAD dan terhitung pada diadakannya pernyataan oleh KIKA hari ini sudah tercatat sebanyak 47 perguruan tinggi lainnya terus bergerak.
Menurut Rina, menjaga kebebasan akademik menjelang pemilu 2024 adalah esensial untuk menjaga demokrasi yang bermartabat. Kebebasan akademik memungkinkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk melakukan kajian, diskusi dan publikasi yang kritis terhadap isu politik tanpa takut akan intervensi kekuatan politik dan ekonomi.
Perwakilan dari kampus UGM yang ikut serta dalam pernyataan KIKA, Sigit Riyanti, turut menyampaikan, “Ada yang menyampaikan bahwa suara lantang baru terdengar menjelang dilakukannya pemilu. Hal ini tidak mendasar, karena sejak 5 tahun yang lalu para akademisi sudah menyampaikan kritik dan masukan kepada penyelenggara negara yang dipicu oleh tata kelola negara yang ugal-ugalan.”
Kita menyaksikan dalam penghujung pemerintahan presiden yang sekarang, ada tiga lembaga hasil reformasi yang mengalami kerusakan etik dan moral yang parah, yaitu MK, KPU dan juga KPK. Tiga lembaga negara ini mengalami demoralisasi dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari publik.
Saiful Mahdi menekankan bahwa tekanan dari luar kampus terhadap pimpinan perguruan tinggi dan penguasa kampus merupakan panggilan bagi intelektual publik dan akademisi untuk turut prihatin dan berperan aktif dalam menjaga kebebasan akademik dan otonomi kampus. Pernyataan KIKA untuk kebebasan akademik juga terkait dengan tindakan intimidasi dan represi yang dialami di berbagai kampus sebagai tanggapan terhadap respon pemerintah.
Menegaskan tentang kebebasan akademik, salah satu perwakilan yang disapa sebagai Bung Kastro menyampaikan, “Respon Moeldoko dan bagaimana respon Bahlil yang menyebut seolah-olah menganggap bahwa gerakan yang sedang kita (akademisi kampus) bangun ini adalah gerakan yang kemudian di-orkestrasi oleh politik partisan, bahkan menyebut menyerupai robot yang kemudian dikontrol oleh kelompok politik tertentu. Yang dalam hal ini, berarti mengecilkan teman-teman di kampus dan mengecilkan posisi intelektual publik, yang menjadi bagian dari intimidasi yang dilakukan oleh kekuasaan sebagai reaksi yang brutal terhadap kritik yang disampaikan kelompok akademisi dan intelektual kampus.”
Oleh karena itu, KIKA menolak segala bentuk pendisiplinan dan/atau pemaknaan netralitas yang diperuntukkan untuk pembatasan hak, baik yang dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi/pihak yang mengatasnamakan universitas maupun aparat penegak hukum. KIKA mendorong para pihak untuk:
- Menghormati proses demokrasi dan prinsip-prinsip kebebasan akademik dengan menjaga jarak pada pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi UU;
- Mengecam tindakan represif terhadap sivitas akademika;
- Memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 betul-betul berjalan langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil; dan
- Penyelenggara negara harus netral dan bekerja sesuai sumpahnya.
Penulis: Haerani Fadirah & Nimas Ayu Rutri Arni
Editor: Aldini Pratiwi