Hampir delapan dekade sudah Republik ini berdiri dan dianggap merdeka. Bukan usia yang muda untuk sebuah negara. Berbagai pemimpin, yang kemudian dikenal dengan sebutan “Presiden”, telah memandu dan memimpin arah perjalanan negara ini. Saat ini, Republik tercinta sedang berada dalam fase kepemimpinan baru. Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo, yang didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, telah dipercaya oleh mayoritas masyarakat Indonesia menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029, terhitung sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Hingga opini ini ditulis, sudah kurang lebih 100 hari mereka memegang puncak kekuasaan negeri ini. Berbagai program yang dibawa Presiden menjadi tujuan utama pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan oleh para menterinya yang tergabung dalam “Kabinet Merah Putih” (KMP), sebuah kabinet yang dibentuk berdasarkan hak prerogatif Presiden, meskipun tetap melibatkan berbagai partai koalisi yang turut andil memenangkan pasangan tersebut pada Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya.
Total sudah 48 menteri, 5 kepala badan, dan 56 wakil menteri yang dilantik oleh Presiden Prabowo. Ya, sebuah susunan kabinet yang sangat gemuk memang. Namun, kembali lagi, itu merupakan hak prerogatif Presiden. Kabinet ini, tentu saja di bawah arahan Presiden, mengemban misi mulia dengan target tujuan “Indonesia Emas 2045”. Misi tersebut tertuang dalam program utama Presiden yang diberi nama “Asta Cita”. Asta Cita terdiri dari delapan poin yang menjadi arah gerak kebijakan yang akan dijalankan oleh Presiden bersama KMP selama lima tahun pemerintahan. Delapan poin tersebut adalah:
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Dengan target yang demikian, tentu bukan pekerjaan ringan yang harus diemban oleh KMP. Namun, meskipun kita semua tahu bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat, serta ungkapan “memimpin itu menderita”, segala kebijakan yang diluncurkan tentu harus mendapat evaluasi dari rakyat—sebagai atasannya. Apalagi kita tahu bahwa negara ini menganut prinsip “Demokrasi”, dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat (yang setiap lima tahun diminta suaranya) tentu berhak, dan bahkan harus, memberikan evaluasi yang harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan.
Evaluasi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo menjadi momen penting bagi rakyat untuk mengingat pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukan oleh KMP. Terlebih lagi, hal ini datang bersamaan dengan maraknya berbagai isu yang dilemparkan oleh negara kepada rakyat akhir-akhir ini, yang memunculkan kembali “Peringatan Darurat”. Sebagai catatan, peringatan tersebut pernah muncul beberapa waktu lalu pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan berbagai masalah yang saat itu muncul. Kini, peringatan tersebut muncul lagi, bersamaan dengan momen 100 hari kinerja Presiden Prabowo. Terdapat banyak sekali isu yang muncul, baik yang sengaja maupun tidak, yang ditujukan kepada masyarakat. Tentu, tidak semua isu tersebut negatif, namun meskipun demikian, tetap menjadi bahan evaluasi bagi negara serta bahan perjuangan bagi mahasiswa.
Beberapa isu yang berhasil penulis rangkum dan tentu perlu kajian lebih lanjut oleh kawan-kawan di ranah lain, di antaranya adalah:
- Terungkapnya pagar laut di beberapa daerah pesisir
Munculnya pagar laut ini merupakan hal positif karena akhirnya terungkap setelah beberapa tahun, meskipun kelanjutannya tidak ada karena disinyalir sarat akan kepentingan elit. Banyak daerah pesisir yang akhirnya diketahui memiliki pagar laut yang telah bersertifikat atas nama pemilik tertentu.
- Tunjangan kinerja dosen ASN yang tidak dibayarkan
Hak seorang dosen ASN yang dilanggar oleh negara entah karena apa. Di sisi lain, beban kerja dosen yang setumpuk hanya dilegitimasi oleh negara dengan kata pemanis “pengabdian”.
- Pilpres 2019 merupakan hasil korupsi Kementerian Perhubungan
Terungkap di pengadilan bahwa dana korupsi Kemenhub mengalir untuk biaya Pilpres Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Ini adalah hal positif karena akhirnya terungkap ke publik.
- Kampus nambang
Setelah sebelumnya muncul “ormas nambang”, kini muncul lagi “kampus nambang”. Kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi diberikan hak untuk mengelola sektor pertambangan yang diberikan oleh negara, meskipun banyak muncul penolakan.
- 20 juta hektar alih fungsi lahan hutan
Munculnya wacana pengalihfungsian lahan hutan seluas hampir dua kali Pulau Jawa dengan dalih ketahanan pangan dan energi memicu reaksi negatif dari masyarakat, karena dikhawatirkan akan memunculkan krisis ekologi yang semakin parah.
- BBM naik
Isu yang mungkin banyak terlewatkan, entah karena “pemakluman” atau alasan lain. Naiknya harga BBM non-subsidi yang terus meningkat ini membuat rantai pemasaran bahan lainnya ikut terkerek naik.
- Makan bergizi gratis
Evaluasi salah satu program prioritas ini adalah soal anggaran yang membuat ketidakstabilan pada anggaran keseluruhan. Hal ini terbukti dari adanya banyak pemotongan anggaran di berbagai sektor dengan dalih “efisiensi anggaran”.
- Sertifikat ganda
Isu ini mungkin belum menjadi prioritas untuk diangkat, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa terjadi banyak sertifikat ganda setelah beberapa waktu lalu muncul penggusuran terhadap perumahan yang bahkan memiliki SHM sah.
- Pendidikan dan kesehatan bukan prioritas
Hal ini muncul saat Kementerian Keuangan menampilkan salah satu slide presentasi yang kemudian menarik reaksi publik. Kedua sektor krusial ini kalah prioritas dengan MBG (makan bergizi gratis) dan sektor pertahanan keamanan.
- 300 Triliun
Kasus besar yang terkuak akhir-akhir ini, namun pengadilan hanya menjatuhkan hukuman 6,5 tahun sebagai hukumannya. Meskipun kabar terakhir mengatakan bahwa akan dilakukan banding, isu ini akhirnya tenggelam.
- Gas LPG
Aturan premature yang dikeluarkan Kementerian ESDM membuat masyarakat mengalami kesulitan, terutama dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. Munculnya antrean di mana-mana serta berbagai reaksi yang timbul memancing Presiden untuk memanggil menterinya.
- Anggaran transportasi dipangkas
Anggaran untuk transportasi umum (Transum) dipotong. Hal ini berakibat pada berhentinya beberapa layanan bus kota yang beroperasi, serta menjadikan salah satu fasilitas publik ini terhenti di beberapa kota besar.
- PSN dilindungi aparat
Banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memunculkan konflik dengan masyarakat. Namun sayangnya, konflik tersebut diperparah oleh hadirnya aparat yang berpihak kepada pengembangan proyek yang berlangsung, menjadikan rakyat sebagai korban atas nama kelancaran PSN untuk peningkatan ekonomi negara.
- Reformasi Kepolisian
Munculnya berbagai desakan untuk melakukan reformasi pada institusi kepolisian, karena banyaknya kasus pelanggaran yang sering dilakukan oleh oknum, seperti yang diakui oleh Kapolri, yang menjadikan hal ini tantangan berat bagi institusi tersebut.
Keempat belas isu di atas sedikit banyak mencerminkan poin evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo. Kembali seperti di awal, tentu perlu kajian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa untuk memainkan perannya. Harapan yang akhirnya muncul adalah perbaikan dan penuntasan berbagai masalah yang timbul dengan tujuan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat. Hal tersebut dengan tujuan akhir demi terciptanya cita-cita “Indonesia Emas 2045” yang benar-benar terwujud.
Penulis: Farid Yahya Nugraha
Editor: Salma Fitriya Nur Hanifah