lpmkentingan.com–Indonesia kini berada di urutan 34 dunia dalam hal daya saing. Ini berarti menjadi nomor empat di Asia Tenggara, di bawah Singapura (2), Malaysia (20), dan Thailand (31). Daya saing yang rendah ini berbanding lurus dengan taraf ekonomi masyarakat. Tercatat lebih dari 40 juta rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Hal ini disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakrulloh dalam kuliah umum interaktif bertajuk “Peran Mahasiswa dalam Penegakan Hukum” di auditorium UNS dan delapan fakultas lainnya, Selasa (20/08). Menurut Zudan yang juga alumni fakultas hukum UNS ini, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

“Indonesia ini bagus dalam membuat peraturan, namun juga cerdik dalam mengakali peraturan yang dibuatnya,” tegasnya dihadapan mahasiswa baru UNS angkatan 2015.

Ia mencontohkan, terdapat sekitar 1,25 juta penduduk yang mencoba melanggar hukum dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari satu. “Namun sekarang karena sudah E-KTP, satu penduduk hanya bisa memiliki satu KTP. Karena sidik jari tidak bisa berbohong,” tambahnya.

Selain itu, mahasiswa juga bisa berperan dalam penegakan hukum, terutama secara preventif. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong agar akses-akses terjadinya pelanggaran hukum tidak tercapai. (Satya)