Ilustrasi: Rizky Setiawan/LPM Kentingan

Isu Lama Belum Kelar

Rasanya sedikit miris, serius. Pulangnya imam besar menjadi magnet bagi perhatian masyarakat dan awak media. Bukan hanya media massa juga yang turut meramaikan kedatangan imam besar ini, tapi juga media sosial. Perang tagar selama berhari-hari di twitter, munculnya kembali cebong-kadrun, perang antara pengikut “tukang obat” dengan “wanita tunasusila”.

Kepulangan imam besar itu langsung melenyapkan berita-berita yang sebenarnya lebih penting. Gaung penolakan omnibus law hampir tidak terdengar lagi. Padahal tuntutan-tuntutan pada aksi demo omnibus law kemarin belum terpenuhi.

Dikutip dari tempo.co pada Selasa (17/11), presiden menegaskan tidak akan mengeluarkan perpu pembatalan UU Omnibus Law. “UU ini adalah inisiatif pemerintah, kami menyiapkan berbulan-bulan sampai kemudian dibahas di DPR selama delapan bulan. Ada pro kontra, sulitnya kayak apa, sampai kemudian disetujui,” ujar Jokowi.

Tak hanya UU Omnibus Law saja yang menghilang dari perbincangan, tapi Harun Masiku yang sampai saat ini masih bermain petak umpet dengan pemerintah pun tak lagi dibahas. Tiga ratus hari lebih Harun Masiku masih belum ketemu, tapi tak ada pembahasan mengenai alasan-alasannya dan kenapa bisa selama ini.

Rasanya aneh jika Harun Masiku masih belum tertangkap. Terdapat bukti yang menegaskan bahwa Harun Masiku berada di Indonesia. Jika memang masih berada di luar negeri, tak sampai tiga ratus hari seharusnya bisa tertangkap, sama seperti Kasus M. Nazaruddin tahun 2011 yang ditangkap di Kolombia. Jangan-jangan memang Harun Masiku dilindungi oleh pejabat-pejabat korup di pemerintahan.

Tentu tak hanya kemelut politik, namun perusakan alam harus dipedulikan juga. Sangat sedikit orang yang memerhatikan bahwa sekitar 57 ribu hektar hutan di Papua telah dibakar habis oleh perusahan kelapa sawit asal Korea Selatan, anak perusahaan Korindo Group, sejak tahun 2001. Korindo mengelak tuduhan dengan dalih titik api tersebut diakibatkan oleh masyarakat sekitar yang memburu tikus tanah. Dikutip dari greenpeace.org pada Rabu (18/11), fakta-fakta yang terdapat di lapangan menunjukkan hal berbeda. Arah, pola, dan kecepatan api sesuai dengan arah dan pola pembukaan lahan di area konsesi.

Heran sekali mengapa kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) menjadi begitu menggemparkan masyarakat. Seharusnya, pulang atau tidak, dijemput atau tidak, bukanlah sesuatu yang menjadi perhatian penuh masyarakat dan media massa. Kegaduhan yang terjadi tidak lain hanyalah pergulatan politik yang belum usai. Situasi pilkada DKI Jakarta yang kemudian menyebabkan HRS berada di Arab Saudi 3,5 tahun, pemilihan presiden tahun 2019 serta pertarungan cebong-kadrun kembali muncul ke permukaan setelah kepulangan HRS ke Indonesia.

Pelanggaran protokol pada penjemputan HRS menjadi sorotan yang kemudian dikecam banyak pihak, bahkan sampai Nikita Mirzani pun angkat bicara. Perang tagar selama berhari-hari, saling tuduh menuduh siapa yang paling parah langgar protokol. Pihak HRS dan kawan-kawan tak terima jika divonis melanggar protokol, kemudian melempar tudingan bahwa pemerintah pilih-pilih dalam penegakan protokol kesehatan. Habib Luthfi dan Gibran, putra presiden, terkena senggolan kelompok HRS. Kemudian, pendukung kedua tokoh itu menyerang balik pihak HRS.

Sentimen-sentimen yang didasarkan kebencian seperti ini tidak seharusnya ada, masih banyak yang perlu dicemaskan di negeri ini. Jangan sampai pelaporan atas pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 hanya didasari karena kebencian atas perorangan atau golongan tertentu. Sama seperti yang diteriakkan Dokter Tirta berulang kali dalam berbagai kesempatan, ini masalah kemanusiaan. Masalah politik dan masalah lain seharusnya disingkirkan dahulu.

Seharusnya, kepulangan HRS di Indonesia dianggap biasa. Kerumunan-kerumunan yang terjadi adalah suatu hal yang spontan, tidak perlu dibesar-besarkan. Urusan pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan khalayak ramai, tentulah sudah diketahui pemerintah dan akan ada tindak lanjutnya. Masyarakat harus mengambil pelajaran dari kejadian tersebut dengan tidak ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol kesehatan di masa yang akan datang. []

Ridwan Agung Nugroho