Sumber: uns.ac.id

Bukan soal Kartu Kuning

 

Oleh: Vera Safitri dan Ririn Setyowati

 

 

Saluransebelas.com – Sidang Senat Universitas Sebelas Maret (UNS) hari Senin, 12 Maret 2017, dihiasi dengan pengamanan berlapis. Tas dan telefon genggam tak boleh ikut masuk ke Auditorium. Bak panitia pelaksana, busana para tamu undangan pun ditentukan detilnya. Termasuk mahasiswa yang harus membawa undangan, mengenakan jaket almamater dan bawahan gelap.

 

 

Para tamu juga diharuskan hadir sebelum acara dimulai. Terlambat artinya tak boleh memasuki ruangan. Para panitia yang ditempatkan di luar pintu masuk, beberapa kali menghalau tamu yang tak datang tepat waktu. Kondisi ini sangat berbeda dari Sidang Senar Dies Natalis UNS tahun lalu yang lebih cair, saat Goenawan Mohammad datang sebagai penerima penghargaan Prasamnya Anugraha Dharma Krida Budhaya.

 

 

Solihin As’ad, Ketua Panitia Dies Natalis UNS ke-42 mengakui bahwa pengamanan yang ketat memang telah dipersiapkan empat bulan sebelum acara berlangsung. Guna menyambut Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI, yang mendapatkan penghargaan Prasamya Anugraha Sharma Krida Baraya dalam Sidang Dies Natalis UNS ke-42, koordinasi antara panitia dengan Paspampres terkait protokoler juga telah dilakukan.

 

 

Ia mengaku sebenarnya tak ada perbedaan pengamanan antara kedatangan  Jokowi ke UNS dengan Jusuf Kalla saat menghadiri Dies Natalis UNS ke-42, “waktu itu pak Jokowi kan datangnya tiba-tiba, jadi persiapannya hanya beberapa hari saja. Kalau pak JK memang sudah persiapannya sudah lama.”

 

 

AKBP Andy Rifai, Wakapolres Solo, juga menegaskan bahwa pengaman ketat sudah dilakukan sesuai dengan protokoler yang berlaku. Guna menyambut kedatangan Jusuf Kalla ke UNS, “total ada 2.500 aparat gabungan, baik dari kepolisian maupun TNI.”

 

 

Lebih lanjut Andy Rifai menjelaskan bahwa para aparat disebar dalam tiga ring area. Ring pertama berisi Paspampres dan TNI yang berada di dekat area Auditorium, ring kedua berada di luar gedung serta pengamanan ring ketiga yang tersebar di berbagai area. Ketatnya pengamanan dianggap wajar dikarenakan Presiden maupun Wakil Presiden sudah dikategorikan sebagai tamu VVIP.

 

 

Hariadi menegaskan bahwa pengamanan yang ketat ini bukanlah langkah preventif untuk mencegah aksi kartu kuning oleh Presiden BEM Universitas Indonesia kepada Jokowi tempo lalu terulang kembali. “Tidak benar bahwa pengamanan ini dikatakan lebih ketat karena trauma dengan aksi kartu kuning mahasiswa. Semuanya memang dilakukan sesuai dengan prosedur,” pungkas Andi. []